KONSOLIDASI DEMOKRASI

Sebuah Diskusi Publik & Bedah Buku
Aula Efata, 05 Februari 2010

LPI (Lembaga Pemilih Indonesia) sebagai sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang advokasi demokrasi hadir di Ruteng untuk melakukan pencerahan politik bagi masyarakat Manggarai yang sebentar lagi akan mengadakan prosesi Pilkada. Adapun perkenalan lembaga dan kegiatannya berlangsung 4-5 Februari. Pada tanggal 4 Februari 2010, LPI mengadakan dialog radio yang dihadiri rohaniwan sekaligus sosiolog Max Regus, Pr MA dan Kanisius Teobaldus Deki, M.Th, ketua Lembaga Pendidikan dan Kajian Demokrasi (LKPD) sebagai narasumber dan Mantovany Tapung sebagai moderator. Dialog yang disiarkan live oleh Ntala Gewang (NG) FM ini bertemakan Konsolidasi Demokrasi-Sebuah Diskusi Publik.



Ada tiga aspek penting yang menjadi fokus dari kehadiran LPI yakni pendidikan politik pemilih, konsolidasi demokrasi dan pengawalan Pilkada. Pertama, Pendidikan politik bagi pemilih adalah sebuah kemutlakan. Tanpa pendidikan politik yang benar Pilkada hanya melakukan sebuah prosesi demokrasi formal, acara lima tahunan yang tanpa arti. Sebab, pendidikan politik mengarahkan rakyat pada pilihan yang benar dan tepat. Pendidikan politik dilakukan pada semua stake holder Pilkada, antara lain rakyat, kandidat, lembaga KPUD dan Partai Politik.
Kedua, Konsolidasi demokrasi dilakukan dengan menjalin simpul-simpul demokrasi yang ada. Konsolidasi dilakukan untuk membentuk kekuatan yang berimbang dalam mengatasi segala bentuk propaganda yang menyesatkan, verifikasi yang timpang, prosedur-prosedur yang sarat muatan politis demi menguntungkan pihak tertentu. Di sini kekuatan rakyat, organisasi massa, partai politik, kandidat, perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk menjadi bagian dalam melakukan penguatan kapasitas demokrasi yang benar.
Ketiga, Pengawalan Pilkada. Sejak beberapa tahun lalu, LPI sudah menjadi salah satu lembaga nasional yang berkiblat pada aras demokrasi modern. LPI terlibat aktif dalam mengkawal Pmilihan Legilatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 lalu. Dari pengalaman demokrasi itu, ada kesadaran fundamental yakni diperlukannya sebuah pengawalan terhadap prosesi demokrasi, apapun namanya. Terkait Pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Manggarai, LPI berkomitmen menjadi lembaga independent pemantau Pilkada. Dalam kaitan dengan pengawalan ini, LPI bekerja sama dengan semua elemen khususnya rakyat Manggarai dan pers.
Pada 5 Februari bertempat di aula Efata, LPI, lembaga milik Boni Hargens, pengamat politik Nasional kawakan dari UI bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Kajian Demokrasi (LPKD) melakukan diskusi publik dengan tema Konsolidasi Demokrasi yang secara khusus membedah buku ”Kebuntuan Demokrasi Lokal di Indonesia” (Penerbit Pharresia Institute, 2009). Tampil sebagai pembedah adalah Rm. Max Regus, Pr, MA, direktur Pharresia Institute Jakarta dan Drs. Rony Marut, aktivis LSM sekaligus anggota DPRD Manggarai. Bedah buku ini dimoderatori oleh Mantovany Tapung, M.Pd.
Romo Max mengingatkan melalui presentasinya perlu sekali demokrasi dilihat bukan saja sebagai proses formal tetapi sebagai bagian utuh dari etika politik. Bahwasannya, demokrasi dilihat sebagai pengarusutamaan (mainstreaming) nilai kebenaran, keadilan, dan kemakmuran.
Fokus yang diupayakan dalam diskusi yang melibatkan kelompok petani, pelajar, mahasiswa dan organisasi mahasiswa, pers dan LSM ini adalah bagaimana memecahkan kebuntuan demokrasi yang disebabkan oleh penyelewengan kekuasaan dan penafsiran monolitik atas kekuasaan. Dalam buku yang diedit oleh Boni Hargens ini, kritikan terlontar keluar atas polarisasi kebijakan dan pelegalan tindakan serta metode pembodohan yang dilakukan oleh pemegang kebijakan publik.
Salah satu kebijakan yang krusial adalah bagaimana tambang dilihat secara sepihak oleh Pemkab sebagai upaya memakmurkan rakyat. Padahal, sepanjang sejarah tambang, belum ada rakyat yang disejahterakan, malah mengalami kemiskinan dan kerusakan masif. PAD yang diharapkan terdongkrak, tidak tercapai. Menurut Drs. Roni Marut, yang terjadi adalah perbedaan tajam antara pelaporan royalti pertambangan dari perusahaan pertambangan dengan Pemkab. Mengapa terjadi perbedaan? Ke mana larinya uang itu? Untuk pembangunan Manggarai atau untuk kepentingan pribadi pejabat publik? Akibatnya yang terjadi malah pemiskinan. Rakyat dan lingkungan dimiskinkan secara sengaja.
Substansi dari kekuasaan sebenarnya ialah politik kemanusiaa, yakni bagaimana manusia menjadi fokus dari pembangunan. Dalam fenomen Pilkada sangat kentara bahwa yang terjadi adalah adanya sirkulasi elite. Demokrasi dimengerti sebagai sirkulasi elit: berpindanya kekuasaan dari kelompok singa ke kelompok rubah. Sirkulasi semacam ini hanya akan memindahkan kekejaman kepada kekejaman baru.
Ruang kebebasan menentukan kebijakan baru sangat terbuka. Pilkada adalah moment menentukan pilihan demi kebaikan di masa kini dan masa yang akan datang. Konstruksi Pilkada yang benar merupakan jalan yang dipilih untuk menciptakan perubahan. Romo Max menyatakan bahwa Demokrasi yang berkembang mengambil rupa tripola: kekuatan masyarakat sipil, state dan korporasi. Kenyataannya state dan korporasi bersekutu maka rakyat jadi korban. Yang dibutuhkan di Manggarai ialah pemimpin yang membangun Manggarai dari kekuatan lokal. Ada kebanggaan semu sebagian pemimpin yang menjadi pengemis di Jakarta. Padahal yang kita butuhkan adalah orang seperti Frans Sales Lega yang menciptakan kemandirian tanpa menjadi pengemis.
Diskusi Publik yang dihadiri oleh 50 orang dari berbagai elemen ini dilakukan oleh LPI dan LPKD berupaya membuka ruang diskusi sekaligus bersama elemen masyarakat mencari jalan keluar terbaik demi bonum commune (kesejahteraan bersama) masyarakat Manggarai.***
(Dimuat di Suara Nuca Lale edisi 24 Februari 2010)