Kiprah Lembaga Pendidikan dan Kajian Politik (LPKD) yang didirikan oleh Kanisius Teobaldus Deki, MTh setelah launchingnya pada tanggal 12 Pebuari 2010 lalu mendapat beragam respon dari masyarakat. Ketika Suara Nuca Lale mempublikasikan dua kegiatan perdananya, cukup banyak animo masyarakat Manggarai yang muncul. Betapa tidak, dalam forum pertamanya yang menghadirkan dua tokoh Manggarai yang kini berkiprah dalam pentas arus pemikiran nasional, seperti Boni Hargens dan Max Regus, banyak perspektif pencerahan politik yang terlontar dan menjadi penggugah “kegelisahan” masyarakat Manggarai yang sedang mengikuti sepak terjang para kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Periode 2010-2015 yang masih dinominasi oleh tokoh-tokoh berwajah lama.
Tidak sedikit pula yang bertanya-tanya mengapa lembaga yang melibatkan banyak orang muda Manggarai di Ruteng ini muncul dengan banyak ide-ide “melawan arus”. Berikut wawancara Jimmy Carvallo, Wartawan Suara Nuca Lale dengan Bung Nick, sapaan akrab Kanisius T. Deki M.Th (33) yang dilangsungkan dirumah kediamannya di Tenda, Ruteng beberapa waktu lalu.
Suara NL: Ada banyak apresiasi positif saat LPKD di-launching beberapa waktu lalu. Masyarakat menaruh banyak harapan. Tetapi ada juga pertanyaan seputar lahirnya LPKD. Mengapa dibentuk dekat Pilkada?
Kami juga menerima banyak komentar dan tanggapan. Masyarakat menilai bahwa perlu dihadirkan sebuah lembaga yang menjadi elemen penguatan masyarakat di bidang advokasi demokrasi. Masyarakat kita membutuhkannya. Kalau soal timing, sebenarnya tidak ada tendensi politis, selain karena urgensitas adanya lembaga non pemerintah yang bergerak dibidang demokrasi. Lembaga ini lahir dari sebuah kajian panjang. Sejak tahun 2009 lalu kami membuat penelitian langsung (participant observer) dengan menjadi peserta dalam kontestan Pemilihan Legislatif. Nyata bagi kami bahwa masyarakat perlu dibantu untuk membuat pilihan politis yang berdampak pada perubahan.
Suara NL: Menarik bahwa telah ada kajian rasional yang telah dibuat sebagai dasar pendirian lembaga. Apa kira-kira maksud lebih jauh dari adanya lembaga ini?
LPKD didirikan dengan Akta Notaris No. 12, Tanggal 19 Januari 2010. Maksud lembaga ini didirikan adalah demi terwujudnya masyarakat dan institusi lokal yang demokratis, berkeadilan, sadar gender, bebas sub-ordinasi, melestarikan lingkungan hidup dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat.
Suara NL: Apa kegiatan yang menjadi fokus LPKD?
Adapun kegiatan yang akan dilakukan antara lain penelitian dan pengembangan demokrasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan demokrasi dalam berbagai sektor formal dan informal, pengembangan media kajian dan informasi, pengembangan jaringan kerja sama lintas (agama, suku, budaya, lembaga), pelatihan dan peningkatan SDM serta penghargaan atas HAM.
Suara NL: Sekarang ini Pilkada sudah di depan mata, apa program yang mendesak dilakukan LPKD? Sejauh ini, bagaimana tanggapan masyarakat atas aktivitas LPKD?
Kegiatan Pendidikan Politik Aktual dilakukan melalui dialog radio (Ntala Gewang FM, Lumen 2000FM) dan seminar/lokakarya yang dilakukan secara kontinu dalam kerja sama dengan LEMBAGA PEMILIH INDONESIA (LPI). Kita berupaya memberikan catatan kritis atas pelaksanaan program pemerintah selama 5 (lima) tahun terakhir ini. Bahwa pembangunan tidak bisa hanya berorientasi pada fisik (state building) tetapi lebih kepada manusianya (nation building). Paradigma pembangunan kita selama ini justru menjerumuskan masyarakat ke arah yang salah. Seolah-olah bangun jalan raya, bangun kantor bupati yang megah itulah yang paling penting. Masyarakat memberi apresiasi positif dan sangat mendukung lembaga ini. Mereka selalu bertanya pada kami, “Apa yang harus kami lakukan?”
Suara NL:Bicara tentang pembangunan, bukankah infrastuktur itu penting?
Kami tidak menafihkan arti pentingnya. Tetapi semua itu berorientasi pada manusia. Bukan pada proyek itu sendiri dan pemberi proyek. Kami melihat banyak penyimpangan. Dari segi kuantitas pemerintah selama 5 (lima) tahun sudah berbuat banyak. Namun dari segi kualitas sangat memerihatinkan. Banyak ruas jalan yang sudah diaspal hanya bertahan beberapa bulan, sesudahnya menjadi kali kering baru. Jembatan belum diresmikan sudah roboh. Air PAM, baru diresmikan sesudahnya tak menyalurkan air. Kantor bupati yang megah, apakah ada korelasi dengan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat? Mobil mewah, apa urgensitasnya? Beberapa sekolah nol persen, perekonomian diklaim naik persentasenya, tidak diikuti penurunan jumlah angka kemiskinan. Belum lagi korupsi. Inilah fakta-fakta tak terbantahkan yang bermuara pada simpulan bahwa pemerintah belum mengurus masyarakat secara benar, kecuali memperkaya diri dan kroni-kroninya.
Suara NL: Sehubungan dengan Pilkada 2010, bagaimana peran lembaga ini?
Kita mengajak masyarakat untuk membuka mata. Kita butuh peradigma baru. Pemimpin baru yang berkiblat pada kesejahteraan rakyat banyak (pro bonum commune) yang miskin (pro poor) baik dari segi program maupun komtimen. Itulah sebabnya kita melakukan pendidikan politis secara berkesinambungan.
Suara NL: Apa ada kriteria khusus?
Kita butuh pemimpin yang jujur, tidak lagi menipu rakyat. Rakyat sudah babak belur dikibuli terus-menerus. Kita butuh pemimpin yang bekerja dengan segenap hati, kerja keras dan bertanggungjawab. Manggarai juga Manggarai Barat butuh pemimpin yang smart (cerdas), accountable dan bersih bukan saja pada tataran konseptual tetapi juga aplikasi praktis. Selain itu pemimpin Manggarai ke depan adalah pemimpin kontekstual. Manggarai ini daerah pertanian, kebijakan di bidang pertanian dan peternakan mestinya menjadi andalan. Bukan sebaliknya. Pemimpin yang sanggup menciptakan pasar yang seimbang bagi hasil pertanian, bukan semata-mata pro pengusaha yang telah membiayai Pilkada. Di sini banyak yang kualifikasi pendidikannya Pascasarjana bahkan ada yang tamatan luar negeri. Kita manfaatkan kemampuan mereka. Yang lama dan sudah berumur, kita minta untuk istirahat dan beri masukan.
Suara NL: Apa harapan untuk pemilih Manggarai di ajang Pilkada 2010?
Tokoh-tokoh adat jangan lagi mau ditipu dengan janji-janji yang bombastik. Bahasa Manggarainya, eta awang kang (melangit). Kaum agamawan, diharapkan membawa firman Tuhan dengan benar dan tak usah menjadi nabi palsu. Suarakan kebenaran, jangan tanggung-tanggung. Umat bosan melihat sikap agamawan yang melempem di hadapan penguasa. Masyarakat kita sudah mulai cerdas. Diharapkan kaum intelektual tetap mengawal mereka. Lembaga Pendidikan Tinggi diharapkan untuk punya peran strategis dalam pendidikan demokrasi. STKIP St. Paulus, STIPAS St. Sirilus, UNWIRA Kampus Ruteng, UNIKOM dan OEMATONIS Kampus Ruteng jangan diam saja bahkan pada saat fakta rakyat Manggarai ditindas dan dibelenggu orientasi pembangunan yang dangkal. Selain itu, LPKD juga berupaya mengajak kaum muda untuk berpikir kritis melalui berbagai media, pergerakan di jalanan ekstra parlementer serta meningkatkan kemampuan berpikir logis melalui penerbitan buku serta artikel yang berbobot.***
(Dimuat di:Nuca Lale
Suara Manggarai, Edisi 14, 1-15 Maret 2010)
0 komentar:
Posting Komentar